Strategi Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kabupaten Kolaka

Pendekatan Analisis Kebijakan

Abstract

Partisipasi laki-laki dalam Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kolaka masih relatif rendah meskipun cakupan peserta KB aktif secara keseluruhan meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab penggunaan kontrasepsi masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan dan berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan laki-laki, akses terhadap layanan KB laki-laki yang belum memadai, serta stigma sosial-budaya terhadap kontrasepsi laki-laki. Studi ini bertujuan mengidentifikasi masalah prioritas dan merumuskan strategi kebijakan untuk meningkatkan partisipasi laki-laki dalam Program KB di Kabupaten Kolaka. Penelitian menggunakan pendekatan analisis kebijakan kualitatif melalui identifikasi isu strategis, penetapan prioritas masalah dengan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis pohon masalah, identifikasi akar penyebab, perumusan alternatif kebijakan, dan penilaian komparatif menggunakan metode McNamara. Empat alternatif kebijakan dinilai berdasarkan lima kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kelayakan pelaksanaan, dukungan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan. Hasil analisis menetapkan rendahnya pengetahuan laki-laki mengenai manfaat KB sebagai masalah prioritas dengan skor USG sebesar 12. Analisis akar penyebab menunjukkan bahwa orientasi dan sosialisasi Program KB selama ini lebih banyak berfokus pada perempuan, sehingga akses laki-laki terhadap pendidikan dan informasi KB menjadi terbatas. Dari empat alternatif yang dianalisis, Gerakan Kolaka Pria Ber-KB yang didukung Peraturan Bupati Kolaka tentang Peningkatan Partisipasi Laki-laki dalam Program KB merupakan pilihan kebijakan paling komprehensif. Kebijakan ini mengintegrasikan pendidikan kesehatan reproduksi, perluasan akses layanan KB laki-laki, keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta dukungan regulasi. Studi menyimpulkan bahwa kerangka kebijakan yang terintegrasi dan terinstitusionalisasi di tingkat daerah diperlukan untuk memperkuat keterlibatan laki-laki dan mendorong tanggung jawab bersama dalam kesehatan reproduksi keluarga. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk mengevaluasi implementasi, penerimaan, dan dampak terukur dari kebijakan yang diusulkan terhadap partisipasi laki-laki dalam Program KB.